Merayakan Budaya Panginyongan Di Banyumas

Tentang asal-usul Banyumas. Tri Atmo (70), wartawan sepuh dan penyiar Radio Tunggul Purbalingga, punya catatan menarik dalam buku Mengenal Purbalingga, Banyumas (1993) dan Kilas Sejarah Purbalingga-Banyumas (2008). Menurut dia, Banyumas sekarang bermula dari Kadipaten Wirasaba.

Daerah itu menjadi taklukan zaman Majapahit, kemudian Kerajaan Pajang. Di sini, kemudian berdiri Kadipaten Banyumas tahun 1582 dan masuk dalam kekuasaan Kerajaan Mataram dan kemudian Kasunanan Surakarta. Seusai pemberontakan Pangaren Diponegoro tahun 1830, kabupaten ini masuk dalam kekuasaan Belanda dan ditetapkan sebagai karesidenan.

”Lama sekali Banyumas jadi daerah taklukan,” kata Tri Atmo.

Menurut budayawan Banyumas, Ahmad Tohari, posisi sebagai daerah taklukan membuat Banyumas terpinggirkan. Istilahnya, adoh ratu, cedhek watu: jauh dari keraton, lebih dekat dengan batu atau alam pedesaan. ”Wilayah ini berkembang sepenuhnya dalam budaya wong cilik,” katanya.

Menggeliat dalam kultur pertanian, masyarakat di sini menjadi lebih terbuka dan tanpa kelas alias egaliter. Tak mementingkan sopan santun berlebihan, perilaku dan bahasanya cenderung cablak, apa adanya. Karakter semacam itu mirip Bawor, tokoh bayangan Semar, dalam gagrag Banyumasan. Sosok ini selalu diceritakan sebagai orang yang jujur, lugas, dan tak bersembunyi di balik kata-kata yang dilembut-lembutkan, eufimisme.

Kar esidenan Banyumas itu terus berkembang dengan wilayah mencakup Kabupaten Banyumas (dengan ibu kota Purwokerto), Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap. Saat Indonesia merdeka, kawasan ini masuk Provinsi Jawa Tengah.

Hanya saja, pada masa Orde Lama dan kemudian Orde Baru, budaya wong cilik itu juga masih tertekan. Di bawah kekuasaan Orde Baru yang berorientasi feodal Jawa keraton, rakyat Banyumas diremehkan dengan sebutan ”wong ngapak-ngapak”. Bahasanya yang ngoko, banyak berakhiran ”a”, serta terdengar kasar dan medhok itu dipandang lebih rendah ketimbang bahasa Jawa halus keraton seperti di Solo dan Yogyakarta.

Terlebih, bahasa ”ngapak-ngapak” itu juga dipakai pelawak di televisi sebagai bahan tertawaan. Semua itu semakin mendorong budaya rakyat itu terpuruk. ”Saking mindernya, sebagian orang Banyumas sendiri menyembunyikan budaya aslinya. Dengan segala cara, mereka mendekatkan diri pada budaya Jawa keraton,” kata Tohari, yang juga pengarang novel Ronggeng Dukuh Paruk.

Berubah

Reformasi tahun 1998 mengubah peta politik Indonesia menjadi lebih terbuka. Kebebasan yang menyeruak bersamaan dengan laju otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung pelan-pelan menerbitkan kepercayaan diri masyarakat di daerah, termasuk Banyumas. Sejak awal tahun 2000-an, meletup gairah untuk membangkitkan kembali budaya lokal.

Muncul beberapa paguyuban yang terang-terangan menghidupkan kembali budaya Banyumasan. Sebut saja, antara lain, kelompok Serulingmas (Seruan Eling Banyumas), Paguyuban Kerukunan Keluarga Banyumas (KKB), Pakudimas (Paguyuban Keluarga Dialek Banyumas), Yayasan Sendang Mas, atau Keluarga Mahasiswa Banyumas.

”Semua kelompok itu, baik yang bermarkas di sini atau di kota lain, berusaha membangun kembali budaya enyong wong Banyumas,” kata Tohari. Dia sendiri menerjemahkan beberapa novelnya dalam bahasa Banyumas dan menjadi pemimpin redaksi majalah berbahasa Banyumas: Ancas, Kalawerta Panginyongan.

Kemajuan teknologi dan informasi dimanfaatkan kaum muda untuk mengukuhkan rasa percaya diri pada budaya lokal. Beberapa radio menghidupkan siaran berbahasa lokal, sejumlah penggiat dunia maya membuat blog Banyumasan di internet. Kelompok yang melek video memproduksi film independen yang merekam kehidupan rakyat.

”Kehadiran kelompok-kelompok pembuat film tahun 2000-an, dan kemudian Festival Film Purbalingga sejak tahun 2007 turut memperkokoh barisan penggiat budaya Banyumas,” kata Dimas Jayasrana, programmer Festival Film Purbalingga, yang merintis pembuatan film lokal Banyumas.

Film-film lokal di situ memang akhirnya berwajah sangat Banyumas. Tak hanya mengangkat kehidupan, problem, dan lingkungan lokal, mereka tak sungkan-sungkan merayakan bahasa ”ngapak-ngapak”. Ini tentu menyempal dari wajah seragam film nasional yang kekota-kotaan atau tayangan sinetron di televisi yang mengumbar kemewahan.

”Lewat film, kami menjadi merasa percaya diri sebagai wong Banyumas,” kata Amrizal (15), penggiat film dari SMA I Bogasari, Purbalingga.

Kerakyatan

Kini, masyarakat setempat terus mengentalkan jati dirinya sebagai wong Banyumas. Dalam proses itu, mereka memperoleh hal-hal positif yang dulu tenggelam.

Bahasa ”ngapak-ngapak” yang sempat dicap rendah itu, misalnya, ternyata sebenarnya justru merupakan bahasa Jawa yang lebih asli. Menurut Budiono, dalam buku Banyumas: Sejarah, Budaya, Bahasa, dan Watak (LKIS, 2008), bahasa itu termasuk Jawidwipa atau bahasa Jawa masa awal.

Bahasa itu masih mempertahankan akhiran vokal ”a”, mirip lafal aksara hanacaraka. Konsonan diucapkan dengan tajam dan tegas. Kosakatanya tak banyak mengenal kelas, lebih berkisar pada ngoko lugu.

Ini berbeda dengan bahasa Jawa Solo dan Yogyakarta yang berakhiran ”o”. Bahasa yang dicap adiluhung ini adalah bahasa bandhekan, hasil perkembangan lanjutan dari bahasa Jawa asli. ”Bahasa ini tumbuh pada zaman Kerajaan Pajang (abad ke-16),” catat Budiono.

Gairah kebangkitan budaya Banyumasan akhirnya membebaskan mereka dari kungkungan budaya keraton. Dengan perilaku dan bahasa yang egaliter, terbuka, dan apa adanya, mereka menemukan diri sebagai rakyat yang bersahaja. Ini berbeda dengan budaya keraton yang kompleks, penuh eufimisme, dan berkelas sosial yang rumit.

”Spirit budaya Banyumas itu sangat berorientasi pada kerakyatan. Ini modal baik yang bisa dimatangkan untuk membangun demokrasi di negeri ini,” kata Ro’fah Mudzakir, pengamat sosial asal Banyumas yang menjadi kandidat doktor di School of Social Work, Montreal, Kanada.